APBN di Tahun Politik

Akhir pekan lalu DPR baru saja mengesahkan RUU APBN 2014 menjadi undang-undang. APBN itu terasa spesial. Itu memang bukan produk terakhir yang di ajukan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, SBY masih berkesempatan mengajukan satu lagi RUU APBN, yakni APBN 2015 yang di sorongkan ke parlemen pada Agustus 2014. Namun, UU APBN 2014 di pastikan sebagai produk anggaran yang terakhir di jalankan pemerintah SBY.

APBN 2014 menjadi penting karena dilaksanakan di tengah hiruk pikuk pemilu. Sebagian besar sumber daya akan tertuju pada pesta demokrasi lima tahunan itu. Dari sisi ekonomi, momen pemilu biasanya mendongkrak konsumsi dosmetik. Itu sisi positif yang menjadi berkah tersendiri. Namun, dari sisi pelaksanaan anggaran, semua pihak harus berhati-hati, sebab volume anggaran Rp 1.842,5 triliun harus tetap di awasi dengan baik. Jangan sampai karena berkonsentrasi pada pemilu, anggaran bocor di sana-sini gara-gara disedot korupsi.

Tahun depan juga menjadi masa akhir pemerintahan SBY untuk membuktikan janji kampanyenya. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen dalam 5 tahun terakhirsudah pasti tak akan tercapai. Tahun depan saja APBN hanya menargetkan pertumbuhan 6 persen. Besaran itu sudah jauh lebih optimis jika di bandingkan dengan proyeksi lembaga-lembaga keuangan domestik maupun internasional. Tak akan ada keajaiban yang membuat pemerintahan SBY mampu memenuhi janji pertumbuhan ekonomi yang spektakuler itu. Namun, kita patut berharap pemerintahan SBY mampu meninggalkan pondasi kukuh bagi presiden selanjutnya untuk mencapai lepas landas pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen.

Yang patut di perhatikan juga, APBN 2014 masih rawan ketidakpastian ekonomi dunia. Tim ekonomi di kabinet harus tetap bekerja profesional untuk mengantisipasi gejolak itu. Meskipun pemerintahan ini juga berkonsentrasi pada pemilu, tim ekonomi mesti tetap bekerja maksimal untuk meminimalkan terpaan gejolak ekonomi. Tim ekonomi kabinet juga mesti giat berkoordinasi dengan lembaga pengatur lain, misalnya Bank Indonesia dan Otoritas jasa keuangan.